Grahanusantara.co.id, JAKARTA, – Puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jl. Medan Merdeka Selatan, No 13 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, (01/07).
Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar mengatakan, kedatangannya ke kantor Kementerian BUMN untuk mempertanyakan kinerja Erich Thohir sebagai Menteri BUMN yang dinilainya gagal menopang perekonomian nasional ditengah APBN yang defisit akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Kami datang kesini (Kantor BUMN) untuk mempertanyakan kinerja Erich Thohir sebagai Menteri BUMN. Kami melihat, Erich Thohir sebagai menteri gagal menopang perekonomian nasional, buktinya di tengah APBN defisit akibat kebijakan PSBB ini, BUMN harusnya membantu APBN negara dengan deviden (keuntungan) kepada negara agar mengurangi defisit APBN, tetapi saat ini BUMN malah minta anggaran lewat investasi senilai Rp.155,6 T pada negara dalam bentuk PMN dan Dana Talangan. Ini sangat aneh,” kata Deni dalam orasinya.
Mantan Ketua HMI Cabang Ciputat Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, yang akrab dipanggil Goler itu juga dalam orasinya menjelaskan, Ditengah APBN defisit akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu, seharusnya BUMN sebagai badan usaha negara hadir dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik, membantu negara sesuai dengan amanat UU No 19 Tahun 2003.
“Hari ini APBN kita defisit, harusnya BUMN bisa membantu negara, bagaimana caranya agar APBN tidak defisit. Sesuai dengan UU No 19 Tahun 2003, BUMN berfungsi sebagai badan usaha negara, seharusnya memberikan hasil keuntungannya, bukan malah menjadi beban negara. Apakah dari 107 usaha BUMN semuanya rugi, padahal ketika kebijakan PSBB diterapkan, hanya kementerian BUMN tidak kena Refocusing anggaran untuk Covid-19, tapi kenapa masih minta anggaran dari APBN,” tegas Deni, heran.
Berdasarkan data hasil kajian Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), APBN Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit diangka sebesar Rp. 1.039,8 Triliun. Defisitnya APBN tersebut disebabkan karena, pendapatan negara sejak diterapkannya PSBB mengalami penurunan, dari awalnya sebesar Rp. 2.165,1 Triliun, menjadi sebesar Rp.1.669,9 Triliun.
Turunnya pendapatan negara itu, sambung Deni, dampak dari terhentinya sektor usaha makro dan mikro terhenti akibat kebijakan PSBB. Namun, Deni menambahkan, untuk perusahaan-perusahaan dibawah naungan BUMN, tidak ada yang terhenti. Oleh karenanya, Deni merasa aneh, saat BUMN meminta anggaran negara dari APBN yang kondisinya defisit.
“Hari ini kami mempertanyakan kinerja Erich Thohir memimpin BUMN, permintaan anggaran untuk kementerian BUMN dalam bentuk Penyertaan Modal sebesar Rp. 155,6 Triliun, ini jelas patut dipertanyakan, sebab tidak rasional sekelas BUMN yang punya ratusan perusahaan rugi semua. Kami minta Erich memberikan penjelasan kepada publik, kalau perlu Erich jelaskan ada berapa Holding BUMN, ada anak, cucu sampai cicit perusahaan BUMN baik pusat maupun di daerah. Buka dong, dan jelaskan kenapa BUMN ini minta anggaran lagi ke negara,” tegas Deni.
Bila mengacu pada UU No 19 Tahun 2003 Tentang Kementerian BUMN, tentu permintaan anggaran dari APBN seperti ini, jelas bertentangan dengan regulasi yang ada. Karena definisi BUMN menurut UU No 19/2003, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa, “BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Menteri BUMN Erich Thohir terkait aksi mahasiswa di depan kantor BUMN.
