Ganjar Buka Suara Usai Pernyataan Jokowi mengenai Presiden Dapat Berkampanye

Graha Nusantara, Jakarta – Ganjar Pranowo yang kini merupakan capres nomor urut 3 memberikan tanggapannya terkait video statement pernyataan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) yang menyampaikan presiden dapat kampanye dan memihak. Menurut Ganjar hal tersebut dapat membuat rumit dan dapat berpotensi ketidaknetralan oleh para pejabat lainnya.

“Jadi makin rumit rasanya, segera kembalikan netralitas kepada mereka yang punya potensi untuk menyalahgunakan. TNI, Polri, ASN, kepala daerah, dan tentu saja presiden,” ujar Ganjar, Sabtu (27/1/2024).

“Kalau (Jokowi) incumbent maka boleh, kalau tidak saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah,” tambahnya.

Ganjar menilai statement Jokowi mengenai ‘pejabat harus netral’ sudah sangat pas untuk diterapkan, dibandingkan dengan statementnya akhir-akhir ini mengenai presiden dapat kampanye. Sebab hal itu bisa mempertaruhkan demokrasi.

“Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi, karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” ucapnya.

Selain itu, Ganjar turut memberikan tanggapannya terkait Jokowi yang berpose dua jari di mobil presiden ketika kunjungannya ke Jateng. Dirinya berharap Jokowi bisa memberikan klarifikasi mengenai sikapnya tersebut.

“Saya tidak tahu jarinya angkanya berapa ya? Kalau angkanya dua perlu cukup klarifikasi apakah benar. Maka relasi dengan sikap boleh kampanye itu penting untuk diberikan kepada publik,” terangnya.

“Akan lebih baik mereka yang punya potensi untuk bisa bertabrakan dengan nilai demokrasi itu tidak berada di jabatan publik,” tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya pernah meminta Mahfud Md agar mengundurkan diri dari Menko Polhukan agar nilai demokrasi bisa terus terjaga.

“Maka kemarin kami sendiri diskusi dengan pak Mahfud agar potensi konflik bisa dieliminasi, ya mundur. Jadi jabatan apapun boleh tapi mundur. Mundur itu saya kira jadi sangat fair karena nilai demorkasinya akan sangat terjaga. Kalau tidak akan menyulitkan,” tandasnya.