Graha Nusantara, Jakarta – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono terpilih menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Anggoota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menuturkan pihaknya akan tetap kritis meskipun Heru merupakan orang pilihan Jokowi.
“Kritis itu, kan, keharusan, jadi bukan berarti Pak Heru yang notabene jadi pilihan presiden kemudian kami bungkam, itu enggak juga,” ujar Gembong.
Sama-sama diketahui jika PDIP serta PSI merupakan oposisi dari pemerintahan Gubernur Anies Baswedan berserta Wakil Gubernur Riza Patria.
Gembong menerangkan jika Heru Budi terpilih menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta maka akan kritikan yang rasional dan konstruktif akan diberikan untuk kebaikan masyarakat DKI Jakarta.
“Ini dalam rangka kritik membangun, jadi enggak mungkin mentang-mentang menjadi pilihan Presiden, kami diam seribu bahasa, itu enggak ya. Jadi tetap ada kritik, kalau enggak ada yang kritik, seolah-olah benar terus, dong. Itu malah enggak jadi baik juga nantinya,” terangnya.
Hartono nantinya harus berani mengatasi berbagai persoalan pokok yang Jakarta.
“Tugas berat itu mengentaskan persoalan pokok Jakarta, misalnya kemacetan, banjir, air bersih, perumahan dan sebagainya. Itu persoalan pokok yang mesti menjadi skala prioritas Pj Gubernur ke depan,” ujarnya.
Dirinya percaya jika persoalan yang Jakarta miliki dapat dijalankan oleh Heru karena pengalaman yang Heru miliki sebelumnya yaitu sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.
“Beliau paham pokok persoalan yang ada di Ibu Kota. Itu yang dituntut sekarang ini yakni berani melakukan eksekusi, karena kalau bicara semua program itu sudah tersaji, persoalan juga sudah tersaji dan anggaran pun juga sudah tersaji, sekarang tinggal eksekusi,” tutur Gembong.
Jabatan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan kosong karena masa jabatan dari pemimpin DKI ini akan habis pada 16 Oktober mendatang. Sebelum terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2024 mendatang maka jabatan ini akan diisi oleh Pejabat (Pj) Gubernur.
Terdapat tiga nama yang telah calon Pj Gubernur yaitu Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri yang mengajukan ketiga nama tersebut kepada presiden.
Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang berlangsung Istana Merdeka, Jakarta pada hari Jumat. Hasil rapat memutuskan posisi Pj Gubernur DKI Jakarta akan diisi oleh Heru Budi Hartono.
Komentar