Graha Nusantara, Jakarta – Kementerian Keuangan kini tengah menjadi sorotan setelah kasus RAT yang merupakan pegawai Dirjen Pajak mencuat. Masyarakat pun mempertanyakan alokasi dari pajak yang mereka bayarkan.
Sri Mulyani menerangkan bahwa Kementerian Keuangan transparan terhadap alokasi dari pajak masyarakat. Salah satunya melalui media sosial.
“Makanya kami sering mengupload, kemarin saya meresmikan sama Menteri Kesehatan perluasan RSCM. Kalau biaya ruang operasinya hanya 11 atau 18 yang antri sampai 4.000 pasien hingga menunggunya tidak tahu sampai kapan dioperasi” jelasnya pada saat menghadiri salah satu acara TV swasta.
Dirinya juga menjelaskan bahwa uang hasil pajak turut digunakan untuk membantu masyarakat selama Covid-19. Contohnya tak menarik biaya sepeser pun dari masyarakat yang terkena Covid.
“Masyarakat kita yang terkena Covid, tidak ada satupun yang membayar itu triliunan tagihan kepada negara” ujarnya.
Perempuan yang pernah bekerja di World Bank tersebut turut menyampaikan uang pajak digunakan untuk pembangunan jalan tol dalam persiapan menuju hari raya. Masyarakat yang mudik pasti telah merasakan manfaatnya.
Pembangunan bendungan dan alutsista bagi TNI Polri dananya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
“Bendungan itu juga, dan kalau Anda lihat TNI Polri bertugas alutsistanya sekarang membaik itu juga dari APBN” ucapnya.
Pengalokasian dana APBN pada sektor pendidikan digunakan untuk riset hingga membantu para aktivis budaya dalam mengeksplor kebudayaan lokal sampai pementasan.
“Kalau anda bicara tentang dokter, guru madrasah, pesantren dan lain-lain itu semua mendapatkan bagian” ujarnya.
“Kalau sekarang ada 36.000 lebih anak-anak kita yang bisa sekolah di Universitas terbaik di Dunia sehingga generasi muda mempunyai kebanggaan dan confidence, itu juga berasal dari APBN” tambahnya.
“Kalau ada yang mau riset mengenai dari mulai vaksin sampai kepada malaria sampai biodiversity, kalau sekarang aktivis budaya mau melakukan riset budaya dari lokal hingga performance kami juga membantu” sambungnya.
Sri Mulyani pun menegaskan jika uang pajak yang masyarakat bayarkan langsung masuk ke dalam kekayaan negara.
“Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal, yang bekerjasama dengan aparat pajak yang nakal,” terang Sri Mulyani.
“Mereka itu yang harusnya bayar 100, kemudian kongkalikong hingga membayar 10 dan itu dinikmati oleh dua pihak yang jahat itu,” pungkasnya.
Komentar