oleh

Luar Biasa, Anies: Jika BPJS tak Cover, Pemprov Siap Bayar

Graha Nusantara – Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku siap membantu biaya tes pemeriksaan awal  bagi warga DKI Jakarta yang merasakan gejala ataupun  pernah melakukan kontak dengan pasien yang suspect  Covid-19. Bantuan biaya tes pemeriksaan awal tersebut merupakan  bentuk tanggung jawab Pemprov DKI untuk membantu warga.

Seperti yang kami lansir dari Republika,  Anies Baswedan menyampaikan, bahwa  untuk persoalan biaya bagi pasien positif virus corona memang ranah wewenang pamerintah Pusat. Tetapi, bila warga Jakarta ingin tes pemeriksaan awal karena memiliki gejala atau pernah melakukan kontak langsung dengan warga yan suspek corona, biaya ditanggung Pemprov DKI.

Hal tersebut disampaikan Anies pada saat Sosialisasi Pencegahan Pengendalian dan Update Situasi Corona Virus Disease (Covid-19) bersama Direktur RS dan Tenaga Medis Se-Jakarta, Kamis (5/3).

“Jadi bapak ibu nanti soal biaya ini, kalau sampai BPJS tidak menanggung, nanti DKI kita atur untuk menutup. Harus, bapak ibu sekalian,” kata Gubernur DKI.

Anies mengatakan, alasan Pemprov DKI siap menanggung biaya tersebut, karena tugas pertama negara, sesuai amanat konstitusi, melindungi setiap tumpah darah Indonesia.

“Itu perintah konstitusi,” imbuh Anies.

Sebab tidak mungkin warga  yang datang harus mikir tagihannya bagaimana nanti. Dan harusnya pimpinan RS juga tidak usah pusing soal tagihan.

Gubernur DKI Jakarta juga  berharap, semoga jumlah yang ada saat ini tidak bertambah, baik Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Intinya, kata Anies, Pemprov DKI bertanggung jawab, karena Pemprov DKi menjadi bagian dari negara. Walaupun Anies Baswedan mengaku sempat diingatkan harus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat soal ini, agar tidak ada kekeliruan dan melangkahi kewenangan pamerintah.

“Karena dua-duanya bermasalah nantinya ya kan? Melangkah keliru, salah. Melangkahi juga salah. Kan melangkahi tidak sopan. Tapi intinya Jakarta siap jadi backup, kalau sampai ini tidak, ini tidak, maka Jakarta ambil tanggung jawab. Jelas itu. Itu yang bisa saya jawab,” jelas Gubernur DKI Jakarta. (*)