Grahanusantara.co.id, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta kabarkan kerugian akibat demo tolak Omnibus Law mencapai Rp 65 Miliar.
“Diperkirakan (kerugian) Rp 65 miliar. Itu kurang lebih hampir semua,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020).
Riza mengatakan, total ada 25 Halte TransJakarta yang dirusak dan dibakar oleh massa. Selain itu, ada rambu lalu lintas dirusak dan pos polisi yang dibakar.
“Kami menyayangkan ada aksi anarkis dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yang telah melakukan pengrusakan tempat-tempat umum, fasilitas umum, di antaranya halte-halte, pos-pos polisi, lampu merah, pot dan sebagainya,” katanya.
Riza pun mengimbau kepada massa untuk tidak lagi melakukan pengrusakan ketika melakukan aksi unjuk rasa. Sebab, fasilitas umum tersebut dipergunakan oleh masyarakat banyak.
“Untuk itu kami minta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pengrusakan fasilitas umum atau fasilitas transportasi atau fasilitas lainnya,” kata Riza.
Seperti diketahui, demo omnibus law di DKI Jakarta kemarin berakhir ricuh. Fasilitas umum dari halte TransJakarta, Stasiun MRT hingga gedung perkantoran dan pos polisi menjadi sasaran amuk massa.
Setidaknya, 20 halte TransJakarta dirusak dan dibakar. Beberapa di antaranya merupakan Halte TransJakarta Bundaran HI, Halte TransJakarta Sarinah, Halte TransJakarta Tosari hingga Halte TransJakarta Sentral Senen.
Pos polisi di sejumlah daerah juga habis dibakar. Dua di antaranya pos polisi di kawasan Monas dan Harmoni, Jakarta Pusat.
