Grahanusantara.co.id, Jakarta – Presiden RIA Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah tidak terburu-buru menentukan kebijakan pembatasan wilayah dan mengedepankan pembatasan skala lokal untuk menangani Corona.
Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah daerah berkoordinasi kepada pusat sebelum mengambil kebijakan terutama DKI Jakarta.
“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu tentu harus ditindaklanjuti secara baik dan arif oleh kepala-kepala daerah. Bukan hanya Gubernur tapi juga kabupaten/kota. Dengan begitu, kan ada koordinasi dan juga konsolidasi secara menyeluruh dalam melakukan pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID ini,” kata anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Pertaonan Daulay kepada wartawan, Senin (14/9/2020).
“Itulah sebabnya saya mendorong kepada Pak Anies untuk selalu berkoordinasi kepada pemerintah pusat terutama kepada Komite Penanganan COVID-19 di Indonesia. Karena komite ini menangani dua hal, penanganan kesehatan sekaligus juga menangani pemulihan ekonomi. Jadi dengan begitu kebijakan yang diambil itu betul-betul bisa diterapkan,” imbuhnya.
Saleh melihat dalam pemberlakuan PSBB ketat di DKI ada perbedaan kebijakan Pemprov dengan pusat. Perbedaan itu telihat pada pernyataan Gubernur DKI Jakarta dengan arahan Presiden Jokowi.
“Ini kan kelihatan betul dari beberapa statement yang dikeluarkan Pak Anies dan juga pemerintah pusat belakangan ini memang ada ketidaksinkronan kebijakan. Ada kekurangharmonisan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu kita lihat misalnya penerapan PSBB total, di mana Presiden Jokowi menginginkan agar PSBB-nya itu berbasis RT/RW atau berbasis lokal saja, dalam skala yang lebih kecil,” katanya.
Saleh menyebut Pemprov DKI perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. Sebab Jakarta adalah Ibu Kota negara.
“Mengapa ini penting karena Pak Anies Baswedan itu adalah Gubernur DKI, artinya pusat pemerintahan republik ini kan ada di DKI. Karena itu tanggung jawab Pak Anies itu bukan dalam konteks mengamankan warga DKI saja, tetapi juga dalam konteks mengamankan Ibu Kota Indonesia,” sebut Saleh.
Saleh menilai penanganan COVID-19 di Jakarta adalah tolak ukur penanganan COVID. Ketua DPP PAN ini mengatakan negara lain akan menyoroti penanganan COVID di Jakarta.
“Karena ini kan Jakarta adalah etalase dari pada negara kita. Jadi orang luar negeri melihat proses penanganan COVID-19 di Indonesia itu justru pasti dimulai dari Jakarta. Jadi kalau Jakarta sudah benar penanganannya maka ini bisa dicontoh oleh wilayah dan daerah lain,” katanya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembatasan berskala lokal untuk pengendalian kasus virus Corona. Jokowi meminta kepala daerah tidak terburu-buru menutup satu wilayah penuh.
“Intervensi untuk pembatasan berskala lokal penting sekali penting dilakukan, baik manajemen intervensi dalam skala lokal maupun komunitas, sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita kerja berbasis data, langkah-langkah intervensinya berjalan efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/9).
“Karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten/kota, tidak semua dalam posisi merah, sehingga penanganan jangan digeneralisir, di sebuah kota atau kabupaten sama, tidak semua kelurahan, kecamatan mengalami merah semua. ada yang hijau, kuning. Itu perlu treatment yang berbeda-beda,” ujar Presiden Jokowi.
