Graha Nusantara, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak berhasil melebihi ambang batas parlemen pada Pileg 2024 karena total suara dibawah 4 persen. Namun, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dianggap bisa meredam kondisi di internal PPP.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pakar Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Menurutnya Muhamad Mardiono dapat meredam konflik di internal partai yang bisa saja muncul sebab gagalnya PPP menaruh perwakilannya di Senayan.
“Jadi kalau soal konfliknya itu bisa diredam, diselesaikan, bisa sementara waktu selesai. Tapi yang jadi masalah PPP sangat kasihan tidak lolos ke Senayan,” ujar Ujang pada keterangannya, Sabtu (13/4/2024).
Menurut Ujang, ketidaklolosan PPP ini harus menjadi fokus utama Mardiono. Dirinya menilai Mardiono harus mulai mencari cara agar PPP dapat menaruh wakilnya di Senayan.
“Itu yang harusnya jadi perhatian Mardiono. Bukan hanya harus meredam konflik tapi juga bagaiman bisa meloloskan PPP ke Senayan,” ujarnya.
Disisi lain, Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menggap keputusan PPP mengugat ke Mahkamah Konstitusi adalah tepat. Dirinya menyampaikan penting bagi Mardiono saat ini untuk menyiapkan berbagai dokumen, bukti, serta data-data penting yang PPP miliki.
“Menyiapkan dokumen, bukti dan data yang dimiliki PPP layak diapresiasi. Upaya itu bermanfaat bagi PPP dan lebih-lebih bagi MK dalam menjaga marwahnya,” terang Sholeh.
Sholeh menyampaikan Mardiono saat ini tidak boleh bermain mata ketika proses sidang di MK serta hanya fokus pada bukti dan fakta yang ada. Terutama salah satu hakim konstitusi yaitu Arsul Sani yang merupakan salah satu mantan petinggi di PPP. “MK tengah berusaha sangat serius meneguhkan kembali dirinya sebagai lembaga peradilan paling bergengsi di republik ini. Desas desus, isu, soal garansi ini itu tak boleh terjadi,” kata Sholeh.
