Graha Nusantara, Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapannya terkait kemungkinan PDIP menjadi oposisi apabila pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pada Pilpres 2024. Hasto menyampaikan pihaknya masih fokus mencermati proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.
“Nah terhadap sikap-sikap politik itu, tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih,” ujar Hasto Kristiyanto, Kamis (15/2/2024).
Hasto menuturkan bila istilah oposisi tidaklah ada melainkan berjuang di luar pemerintahan. Hasto lantas menyebut sikap PDIP di luar pemerintahan pasca-Pemilu 2004 dan 2009.
“Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009 posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah, ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun,” tuturnya.
Hasto menyampaikan pihak di luar pemerintahan akan bersuara apabila terdapat kebijakan yang merugikan rakyat. Hasto menuturkan apabila kebijakan tersebut membangun kemajuan rakyat maka pihak di luar pemerintahan akan turut memberikan dukungan.
“Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang prorakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya,” ujarnya.
Diketahui, hasil hitung cepat di beberapa lembaga survei memperlihatkan kemenangan bagi pasangan Prabowo-Gibran mengungguli pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 yang PDIP usung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
