Graha Nusantara, Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapannya terkait saran capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar Mahfud Md sang cawapres mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan. Hasto menyampaikan kepentingan bangsa harus di atas segalanya.
“Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” ujar Hasto, Selasa (23/1/2024).
“Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” tambahnya.
Oleh karena itu, Hasto menyampaikan rakyat adalah pemegang kekuasaan. Dirinya menilai yang terpenting kini adalah meningkatkan kualitas pemilu.
“Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan,” terangnya.
Hasto lantas memberikan contoh ketika masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto. Pada masa itu, kara Hasto, menteri yang mundur menimbulkan kegoncangan politik.
“Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik,” terangnya.
Hasto menyampaikan pihaknya mengutamakan kepentingan bangsa. Oleh karena itu, dirinya menyampaikan bila komitmen PDIP adalah menjaga konstitusi.
“Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara,” ujar Hasto.
“Bukan sekadar ambisi per orangan, kalau ambisi kekuasaan gampang dengan diperpanjang masa jabatan presiden PDIP akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat,” tambahnya.
