Grahanusantara.co.id, Yogyakarta – Pemerintah menegaskan butuh kritik membangun demi kerja-kerja yang makin terarah. Indonesian Presidential Studies (IPS) menilai keberadaan buzzer memang kerap digunakan untuk kepentingan tertentu. Di sisi lain, pemerintah diminta transparan soal influencer maupun buzzer yang digunakan agar jelas pertanggungjawabannya ke depan.
“Para buzzer mulai marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dibarengi dengan fasilitas sosial media sebagai medium interaksi sosial. Belum adanya format ideal terkait aturan main dalam melakukan interaksi sosial melalui media sosial membuat sengkarut informasi bahkan dan sedikit masyarakat yang gagal paham,” kata Direktur Riset IPS Arman Salam dalam keterangannya, Rabu (10/2/2021).
“Tak pelak kondisi seperti ini banyak orang atau kelompok yang menungganginya dengan aneka maksud dan tujuan,” sambungnya.
Arman mengatakan keberadaan buzzer ini biasa dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi hingga tujuan sosialisasi atau popularitas. Dia menyoroti keberadaan buzzer yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong.
“Namun sialnya ada saja yang menggunakannya sebagai media memecah belah, fitnah bahkan yang ekstrim digunakan sebagai media komunikasi dalam melakukan tindakan radikalisme,” cetusnya.
Arman juga bicara soal buzzer maupun influencer yang saat ini juga dilibatkan untuk sosialisasi program pemerintah ke masyarakat. Dia pun meminta pemerintah secara lugas menyebut influencer maupun buzzer yang dipekerjakan.
“Menyikapi hal ini baiknya pemerintah harus tegas menyampaikan kepada publik siapa atau mana yang digunakan sebagai influencer resmi dan mana yang ilegal sehingga menjadi jelas arah pertanggungjawabannya,” ujarnya.
“Kemudian lembaga atau orang yang secara sengaja digunakan harus memiliki sertifikasi atau pelatihan secara matang terkait hal ikhwal yang akan disampaikan. Jadi harus jelas dan tidak abu abu,” lanjut Arman.
Diharapkan dengan keterbukaan informasi ini juga makin mempermudah masyarakat untuk mengolah data dan membedakan fakta maupun hoax.
“Berikan saluran informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat agar kebebasan berekspresi dan berpendapat bisa tersalurkan dan dijadikan bahan kajian dalam aneka kebijakan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat aktif menyampaikan masukan dan kritik terkait pelayanan publik. Pemerintah menilai kritik yang keras dan terbuka itu diperlukan agar pembangunan lebih terarah.
Ahmad Syafii Maarif menilai memang seharusnya pemerintah tetap memberi ruang bagi lawan politiknya untuk menyampaikan kritik. Namun, dalam memelihara budaya kritis itu tidak perlu ada buzzer.
“Dalam situasi yang sangat berat ini antara pemerintah dan pihak sebelah semestinya mampu membangun budaya politik yang lebih arif, saling berbagi, sekalipun sikap kritikal tetap dipelihara. Tidak perlu main ‘buzzer-buzerr-an’ yang bisa menambah panasnya situasi,” kata pria yang akrab disapa Buya Syafii ini kepada wartawan, Rabu (10/2).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Menurut Pramono, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.
