Grahanusantara.co.id, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji wacana opsi Jakarta lockdown akhir pekan untuk wilayah zona merah dan oranye COVID-19. Para Anggota DPRD DKI Jakarta turut berkomentar soal wacana ini. Mulanya, usul ini datang dari Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partanonan Daulay.
Dia menawarkan opsi lockdown akhir pekan untuk wilayah zona merah dan oranye COVID-19. Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji usulan ini.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya juga menunggu arahan dari Satgas COVID-19 pusat dan Presiden Jokowi terkait usulan Jakarta lockdown akhir pekan.
“Usulan dari teman-teman DPR saya kira disampaikan saja kepada pemerintah, kepada presiden, kepada satgas pusat. Kami di Pemprov DKI juga nanti Pak Gubernur akan mengkaji, menganalisa, dan membahas,” kata Riza di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/2).
“Kalau nanti Presiden, satgas pusat dan jajaran lainnya termasuk hari ini nanti siang akan ada rapat apa pun kebijakan yang diambil kami akan laksanakan sepenuhnya,” ungkap Riza.
Anggota-anggota DPRD DKI Jakarta turut berkomentar soal usulan Jakarta lockdown akhir pekan ini.
Golkar
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menilai yang perlu diperketat adalah pengawasan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas warga dari pada penguncian wilayah.
“Ya baik ya, tentu baik apa yang diusulkan adanya lockdown akhir pekan dengan maksud membatasi kegiatan masyarakat. Hanya begini, COVID ini nggak mengenal waktu kan, juga tidak mengenal wilayah, penyebaran bisa di mana saja dan kapan saja,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Judistira Hermawan menekankan bahwa yang seharusnya diperketat adalah pengawasan protokol kesehatan (prokes) 4 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas). Selain itu, Golkar meminta agar edukasi prokes ditingkatkan.
“Sebaiknya yang pertama, tingkatkan pengawasan protokol kesehatan 4M sekarang ditambah mengurangi mobilitas, pastikan di tempat tempat masyarakat berkegiatan diawasi betul, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, dan yang terpenting juga pengawasan di permukiman, perlu terus edukasi dan pengawasan protokol kesehatan, libatkan gugus tugas RW dan tokoh masyarakat, karena klaster keluarga meningkat saat ini,” jelasnya.
PDIP
PDIP menilai aturan itu harus dibarengi pengawasan yang ketat.
“Itu (lockdown akhir pekan) usulan baik, tapi mesti diimbangi dengan pengawasan yang ketat,” kata Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Gembong mengatakan, ketika penguncian itu dilakukan, warga DKI tidak boleh ke luar Jakarta. Begitu pula warga luar yang ingin masuk ke Ibu Kota.
“Bukan hanya warga DKI saja yang tidak boleh keluar, tapi bagaimana dengan warga di luar Jakarta yang ingin masuk DKI,” jelasnya.
Ketika mengeluarkan kebijakan ini, Gembong mengatakan DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan daerah penyangga. Serta melakukan kajian yang matang, karena DKI sebagai Ibu Kota negara dan pusat bisnis.
“Ini perlu pengawasan dan koordinasi dengan daerah lain yang baik. Sebab DKI sebagai Ibu Kota, sebagai pusat bisnis. Perlu kajian yang sangat matang,” tuturnya.
PKS
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika ingin melaksanakan usulan pemberlakuan lockdown akhir pekan. Namun, untuk saat ini PKS meminta DKI menerapkan 3M dan 3T dengan baik.
“Untuk DKI sendiri harus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, karena DKI berada di pusaran pusat kekuasaan. Namun tetap harus ada kajian yang mendukung hal tersebut (lockdown akhir pekan),” kata Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Nasrullah mengatakan usulan lockdown akhir pekan saat ini masih dikaji secara komprehensif. Dia menyebut saat ini DKI masih melanjutkan PSBB ketat.
“Langkah lockdown masih dalam kajian yang mendalam dalam berbagai sisi. Jadi untuk sementara masih melanjutkan langkah sebelumnya,” jelasnya.
Anggota Komisi E
Namun, anggota DPRD DKI Komisi E setuju dengan usulan Anggota DPR RI terkait penerapan lockdown akhir pekan di DKI Jakarta. Namun, lockdown akhir pekan di Jakarta benar-benar diterapkan secara sungguh-sungguh.
“Kami memahami dan setuju dengan DPR RI yang mengusulkan lockdown akhir pekan. Tapi kembali harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
“Lockdown akhir pekan bila dijalankan pelaksanaannya harus kembalikan seperti kebijakan awal pandemi pada bulan Maret-April 2020,” sambungnya.
Oman kemudian menyoroti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI saat ini. Dia menyebut lonjakan kasus malah terjadi saat kebijakan itu diberlakukan.
“Lonjakan terjadi di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperketat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) versi pemerintah pusat belum efektif untuk membendung penularan,” katanya.
