Graha nusantara.co.id, Jakarta – Kasus korupsi yang menimpa dua orang Menteri Presiden jokowi membuat, wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat di penghujung tahun 2020.
Ketua DPP PKB Faisol Riza menilai komposisi kabinet saat ini sudah ideal. Apakah maksudnya agar jatah menteri partai tak dikurangi?
“PKB melihat reshuffle itu untuk perubahan yang lebih baik dan itu sepenuhnya ada di tangan Presiden. PKB menilai komposisi kabinet sekarang ini sebenarnya sudah ideal, hanya saja karena hantaman pandemi COVID-19 ini semua menjadi tidak maksimal seperti zaman normal,” kata Faisol Riza kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).
“Namun dengan kepemimpinan Presiden, kerja kabinet sudah sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kabinet negara-negara yang juga mengalami hal yang sama,” imbuhnya.
PKB merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Faisol Riza mengatakan Presiden Jokowi punya waktu panjang mempetimbangkan reshuffle kabinet di Desember ini.
“Saya kira Desember ini, banyak waktu libur, presiden punya kesempatan panjang untuk mempertimbangkan banyak hal dan mengambil keputusan terbaik. Kita doakan bersama,” ujar Faisol Riza.
Soal bongkar pasang menteri, menurut Faisol Riza hanya seputaran kedatangan menteri baru. Seperti yang diketahui, Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari P Batubara terjerat kasus suap di pos kementerian masing-masing dan diciduk KPK.
“Mungkin ada menteri baru karena menteri lama mundur,” imbuhnya.
Sebelumnya wacana reshuffle kabinet para menteri kembali mencuat. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai pemegang kunci bongkar pasang menteri ini.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memprediksi Presiden Jokowi tidak akan menyerahkan ‘jatah’ pos Menteri KKP dan Mensos kepada kepada partai lain. Kursi Menteri KKP tetap milik Gerindra, Mensos tetap di genggaman PDIP.
“Sekali lagi ya, hemat saya, Pak Jokowi ya menunggu nama dari Prabowo dan Ibu Mega, begitu. Jadi bolanya cepat atau lambat bukan di Pak Jokowi, tapi di Pak Prabowo dan Ibu Mega,” ujar Qodari kepada wartawan, Jumat (11/12).
