Grahanusantara.co.id, Medan – Pendaftaran calon Kepala Daerah seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia sudah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum setiap daerah pada tanggal 04 September 2020 (kemarin).
Di tengah situasi pandemi Covid 19 yang semakin meningkat terus grafiknya yang menjadi perhatian khusus ialah banyaknya terlihat di setiap daerah mengikut sertakan masyarakat pendukung calon kepala daerah itu ikut serta berbondong-bondong atau mengawal proses pendaftaran dan terlihat masyarakat abai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan PKPU 6 tahun 2020.
Jika hal ini terus berlanjut selama proses pendaftaran maka akan dikhawatirkan timbul klaster baru dan meningkatnya covid 19. Menilik dari kasus yang terjadi saat ini Ketua Umum DPP Koalisi Muslim Millenial (DPP KOMUNAL ) Zulkifli, S.Pd.I mengatakan dan angkat bicara
“Kita khawatir masyarakat akan terpapar Virus Corona kalau proses pendaftaran di setiap calon Kepala Daerah masyarakat pendukung diikut sertakan pada proses pendaftaran itu, karena saya lihat dari beberapa video di media sosial yang beredar mereka Mengabaikan Protokol kesehatan meskipun pakai masker tapi mereka tidak mengikuti anjuran social distancing.” Ujarnya
Zulkifli mengatakan bahwa sejak awal pemerintah maupun penyelenggara Pemilu sudah sepakat agar Pilkada Serentak 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Oleh karena itu, menurut bung Zulkifli S.PdI kejadian hari ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta stakeholder pemerintah lainnya.
“KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara harus menjadikan evaluasi yang konstruktif agar kejadian hari kemarin tidak terjadi lagi untuk pendaftaran selanjutnya.” Lanjut Zul
Ia juga menegaskan dan meminta kepada KPU dan Bawaslu se-Indonesia untuk lebih tegas menyikapi dari PKPU yang telah dibuat “KPU dan Bawaslu harus tegas dalam mengambil sikap pada kejadian hari kemarin, kalau perlu jika calon kepala daerah ikut juga berkonvoi-konvoi dengan pendukung, jangan luluskan berkas calon kepala daerah itu, biar ini sebagai pembelajaran untuk kepala daerah yang lain.” Pungkasnya
