Anggota DPRD Sumut Zulkifli Prihatin Atas Insiden di Pulau Rempang

Grahanusantara.co.id, Medan – Putra keturunan melayu Zulkifli, S.Pd.I bergelar Datuk Astana Graha, yang juga Sekjen DPP Laskar Melayu Hang Tuah dan Anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 meminta seluruh jajaran pemerintah yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP dan pihak pengembang dari PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk menahan diri dan membuka ruang dialog khususnya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau.

“Melalui pemberitaan media kita dapat menyaksikan benturan fisik yang terjadi dalam beberapa hari ini terkait penolakan warga rempang terhadap relokasi, dan hari ini kita juga melihat konflik tersebut meluas, ini tidak baik khususnya jelang jelang pemilihan umum tahun 2024 karena menimbulkan suasana yang tidak kondusif,” ujar Zulkifli S.Pd.I.

“Pemerintah harus benar- benar mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya aspek sejarah, bahwa suku entitas melayu dan suku-suku lain telah mulai bermukim di di Pulau Rempang Sejak tahun 1834 dan saat ini diperkirakan sudah mencapai belasan kampung. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan HPL atau HGU atas kepulauan Rempang tersebut tetap harus di evaluasi karena pada kenyataannya masyarakat sudah terlebih dahulu berada di Pulau Rempang dan nyata melakukan penolakan,” sambung Zulkifli S.Pd.I.

Sebagaimana diketahui, Pulau Rempang telah menarik perhatian publik, saat ini terjadi Relokasi untuk rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang untuk pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Trilyunan Rupiah. Namun rencana tersebut mendapat penolakan warga sehingga terjadi bentrokan pada Kamis (7/9/2023).

Bentrok terjadi antara warga Pulau Rempang, dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP. Berikut ini profil Pulau Rempang, pulau yang akan dibuat Rempang Eco City dan menggusur seluruh warganya. Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektar.

“Sebagai putra melayu, saya prihatin dengan yang terjadi saat ini di Pulau Rempang, dan itu menyadarkan kita sebagai putra melayu untuk mampu bangkit dan memiliki solidaritas antar sesama, bathin saya tersayat melihat kejadian yang terjadi pada warga pulau rempang yang mana kita ketahui mereka itu adalah warga melayu asli, saya meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi, dan meminta Kapolri dan Panglima TNI menarik seluruh pasukan masing-masing yang ada pulau rempang,” tegasnya.

Komentar