Graha Nusantara, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud Md menuturkan lebih dari Rp1.000 triliun dana pemerintah pusat gelontorkan untuk Papua sejak 2001. Dana ini telah diberikan sejak otonomi khusus atau otsus Papua dimulai di tahun 2001.
“Saat wartawan bertanya sudah berapa banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua, saya jawab bahwa sejak Otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari Rp 1.000 Triliun dana dari pusat untuk Papua, dan di era Lukas sudah mencapai Rp 500 T lebih. Sekali lagi, yang saya sebutkan sejak era otsus,” kata Mahdfud melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).
Dana tersebut bernilai besar karena dana tersebut terdiri dari empat sumber seperti dana transfer keuangan dana desa (TKDD) hingga dana otsus.
“Kenapa Rp1000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja K/L, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD. Jadi total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001,” tuturnya.
Mahfud menuturkan sebagian dana yang telah pemerintah berikan di korupsi oleh orang yang tidak bertangggung jawab. Hal ini berakibat pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua.
“Sudah lebih dari Rp1.000 T yang karena sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan saudara-saudara kita orang Papua,” sambungnya.
Diketahui sebelumnya, Mahfud menilai berbagai proyek sedang dijalankan di Papua tetapi masih tidak ada kemajuan meskipun dana Otsus yang telah pemerintah berikan berjumlah besar. Dugaan adanya korupsi dana otsus tersebut adalah penyebab hal ini terjadi.
“Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi,” terang Mahfud kepada wartawan saat berada di Unisma.
Dana yang telah pemerintah gelontorkan tak semuanya dikorupsi meskipun begitu hal ini tetap berdampak pada perkembangan pembangunan di wilayah Papua.
“Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan Rp1.000,7 triliun. Rp1.000,7 triliun itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin,” sambungnya.
