Grahanusantara.co.id, Jakarta – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memaparkan sejumlah program unggulan guna mewujudkan Bengkulu yang maju dan sejahtera setelah resmi dilantik.
“Pertama, terkait aspek kemajuan, maka koneksitas Bengkulu dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk keterhubungan dengan tol lintas timur Lampung sampai Aceh sehingga akan menghadap ke Samudra Hindia dan itu adalah Bengkulu di mana ada pelabuhan besar di mulut samudera, Pelabuhan Pulau Baai,” kata Rohidin seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2021).
“Koneksitas ini membuat Bengkulu menjadi pintu gerbang ekonomi logistik dari Samudra Hindia untuk kebutuhan ke kawasan tengah pulau Sumatera termasuk memastikan Bengkulu terkoneksi dengan baik di lintas barat Sumatera, yaitu lewat darat maupun koneksitas Pulau Baai, yaitu menjadi kawasan tol laut yang akan terhubung Tanjung Priok, Panjang Lampung, Pulau Baai Bengkulu, Teluk Bayur Sumatera Barat, Belawan Sumatera Utara, sampai Sabang,” sambung dia.
Rohidin juga berbicara mengenai pengelolaan komoditas unggulan, seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga kawasan pesisir. Dia mencontohkan Pulau Enggano, yang dinilai potensial dalam pengembangan pariwisata yang berbasis wilayah pesisir.
“Pengembangan komoditas kopi, sawit, karet, dan sebagainya di Bengkulu sekali lagi harus kita buat industri hilirisasi yang sedang bergerak ini akan memacu pergerakan dinamisasi gerakan ekonomi masyarakat,” ujar dia.
Selain itu, Rohidin menekankan mengenai pentingnya UMKM. Dia mencontohkan komoditas kopi yang tengah dikembangkan.
“Sekarang kita sudah launching satu-dua tahun terakhir namanya degi-dewi, sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, yaitu ‘desa digital dan desa wisata’, di mana kopi kebun rakyat jadi komoditas utama yang kita sebut dengan warung kopi digital yang mencoba mensinergikan desa digital dan desa wisata,” tutur Rohidin.
Pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan juga tak luput dari perhatian Rohidin. Dia juga berencana menerapkan reward dan punishment dengan adil.
“Semua akan berhasil dilakukan ketika birokrasi pemerintahan bisa dikerjakan dengan baik, transparan, mengedepankan reward and punishment terhadap prestasi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,” tutur Rohidin.
