Grahanusantara.co.id, Padangsidempuan – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemkot Padangsidimpuan diharapkan memiliki inovasi dalam memberikan informasi setiap program yang menggandeng kaum perempuan dan anak guna mengimplementasikan program.
Pengamatan Kebijaksanaan Pembangunan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Hasanuddin Sipahutar, Selasa (26/1), mengatakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semestinya menyampaikan berapa persen persoalan stunting di kota Padangsidimpuan yang belum diselesaikan.
Serta program terdepan apa yang akan dikerjakan. Saat ini masyarakat belum tahu seutuhnya terhadap persoalan tersebut.
“Bagaimana efek sosiologi anak yang tidak dapat belajar akibat pandemi COVID-19 dan bagaimana inovasi sehingga ilmu pendidikan mereka serap dengan baik dan singkroninasi dengan dinas terkait itu juga harus disampaikan metode kepada publik. Belum lagi isu stunting, berapa banyak anak bayi yang belum mendapatkan asupan gizi dan nutrisi yang baik sehingga persoalan stunting selesai dikeluarga yang kurang mampu.
“Coba buka data secara nasional, provinsi hingga daerah berapa angkanya, intinya inovasi, inovatif karena stunting bukan persolaan di dinas tertentu saja, anak sedini mungkin juga harus dilindungi dengan program pemerintah,” katanya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat juga memperbanyak komunitas perempuan guna mempercepat informasi kepada kaum perempuan hingga tingkat desa dan kelurahan dan ini sangat penting, ucapannya.
“Kedepan bagaimana angka kekerasan kepada anak dan perempuan dapat dikendalikan, dan informasi publik juga harus transparan sehingga tahu bagaimana menyikapinya sehingga program pemerintah dapat dirasakan sebaiknya,” katanya.
Persoalan Stunting di Padangsidempuan Masih Menjadi Persoalan
