Graha Nusantara, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo buka suara mengenai sidang sengketa hasil Pemilu 2024. Suhartoyo menyampaikan hakim yang mengadili sengketa Pemilu 2024 tak dapat menghadirkan saksi ahli ke persidangan.
“Apakah boleh hakim mengadili dalam perkara pileg dan pilpres nanti bisa aktif memanggil pihak ahli ke persidangan, itu saya tegaskan nggak bisa. Jadi semua itu harus dibawa ke persidangan, dibuktikan oleh para pihak, tidak boleh itu hakim cawe-cawe, harus begini, harus begini, nggak boleh,” ujar Suhartoyo, Rabu (6/3/2024) malam.
Suhartoyo kemudian menyampaikan apabila terdapat kasus pemohon yang belum cukup menghadirkan saksi. Suhartoyo menyampaikan hakim dapat memberi saran untuk menambah saksi dan pemohon nanti yang akan menindaklanjuti.
“Kalau kemudian hakim menyarankan, misalnya ‘eh kamu saksinya kurang nih’, ditambah atau dan lain sebagainya, tetap yang mengajukan pihak yang bersangkutan langsung, bukan hakim yang cari kemudian bisa mendatangkan ahli seperti pada pengujian UU atau judicial review, nggak,” ujarnya.
Suhartoyo menerangkan hakim yang menangani perkara sengketa pemilu tidak dapat melebih-lebihkan kasus. Apabila hakim mencoba untuk menambahkan fakta di persidangan, kata Suhartoyo, maka hal tersebut bisa dikatakan telah berpihak.
“Dalam sengketa lembaga negara yang menjadi kewenangan MK, perkara pilkada nggak boleh berlebih-lebihan sikapnya, kemudian menambah-nambah fakta di persidangan inisiatif hakim, itu hakim sudah berpihak,” terangnya.
“Jadi hakim sebenarnya pasif seharusnya, kalau teman meliput perkara-perkara sidang perdata di peradilan umum, perkara pidana, hakim nggak ada hakim yang perintahkan panggil ini panggil ini, nggak boleh, karena sifatnya harus pasif, pembuktian semuanya dibebankan kepada para pihak, kalau dalam perkara perdata penggugat dan tergugat, dalam perkara pidana ya jaksa yang mengalihkan mendakwakan terdakwa, yang mendatangkan saksi, mendatangkan ahli,” sambungnya.
