Sri Mulyani Ungkap Pemerintah Telah Gelontorkan Dana Rp32 T untuk Bangun IKN

Graha Nusantara, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp32,2 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Nilai tersebut adalah total dari realisasi di 2022 senilai Rp5,5 triliun dan 2023 Rp26,7 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan realisasi anggaran dalam membangun IKN di tahun 2023 berjumlah Rp26,7 triliun. Realisasi tersebut adalah 97,6% dari anggaran yang sudah disiapkan.

“Dari 2022 kita sudah belanja Rp5,5 triliun untuk IKN. 2023 naik cukup besar Rp26,7 triliun,” ujaf Sri Mulyani, Selasa (2/1/2024).

Khusus tahun ini, Sri Mulyani menjelaskan realisasi klaster infrastruktur telah menghabiskan Rp23,8 triliun dari pagu Rp24,3 triliun. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, kawasan permukiman Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), pembangunan tol, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, hingga duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

Dalam klaster noninfrastruktur, realisasinya menyentuh angka Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun. Anggaran yang telah dibelanjakan tersebut dipergunakan untuk koordinasi penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan, rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, serta dukungan pengamanan Polri dan operasional Otorita IKN.

Alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ini terus diberikan melalui APBN hingga 2024 yang senilai Rp40,6 triliun. “Tahun depan lebih besar lagi Rp40,6 triliun terutama, terutama untuk basic infrastruktur dan sampai IKN-nya terbangun,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target untuk menyelenggarakan upacara HUT Kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024. Pemerintah rencananya akan mulai memindahkan 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) secara bertahap dimulai dari bulan Juli-November 2024.

Menurut UU IKN, tahapan pemindahan IKN dibagi dalam 5 fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government, fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).