Sengit! Debat Publik Pilkada Depok

Grahanusantara.co.id, Depok – Debat publik Pilkada Depok 2020 diramaikan berbagai istilah. Hal ini terungkap dalam sesi saling lempar pertanyaan dan argumentasi yang dimulai oleh Calon Wali Kota Depok nomor urut 2, Mohammad Idris.

Dalam salah satu sesi tanya jawab, Idris sempat bertanya ke rivalnya yaitu Pradi Supriatna tentang ‘langkah strategis terkait TPB di Depok’. Namun belakangan, Pradi salah memahami istilah TPB itu.

Tak cukup sampai di situ, Idris kembali melontarkan pertanyaan dengan istilah. Dia bertanya terkait rencana kegiatan akselerasi 100-0-100 untuk Kota Depok. Menurut Idris hal itu belum diwujudkan.

“Ada sesuatu hal yang sampai sekarang Pemerintah Kota Depok belum mewujudkan 100% yaitu bagaimana giat anda untuk melakukan akselerasi 100-0-100?,” tanya Idris saat debat publik yang disiarkan langsung di kanal YouTube KPU Kota Depok, Minggu (22/11/2020).

Setelahnya, yang terjadi bukan soal adu argumentasi substansi, namun saling unjuk pengetahuan soal istilah itu. Pradi curiga calon petahana itu jangan-jangan belum paham istilah yang dilemparkan kepadanya.

“Jadi saya tanya lagi sebetulnya Pak Wali ini saat ini masih wali dan saya sebagai wakil paham betul tidak apa yang dikatakan 100 berbanding 100? nah ini saya malah jangan-jangan beliau tidak paham tentang hal ini,” ungkap Pradi.

Pradi kemudian menjawab yang terpenting saat ini adalah masyarakat merasakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Hal ini, kata Pradi, harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Nah ini saya perlu juga mendengarkan apa yang beliau sampaikan, yang terpenting adalah buat kami apa yang kami lakukan apa yang kami kerjakan, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.

Kemudian giliran Idris menimpali pernyataan dari lawannya tersebut. Idris menyebut istilah itu sudah populer di kalangan masyarakat miskin. Idris kemudian menjelaskan maksud 100-0-100 itu.

“Menurut saya sebagai pimpinan daerah apakah dia wali kota apakah wakil wali kota, apakah sekda ataupun siapapun istilah-istilah strategis apalagi ini amanat dari pemerintah pusat harus kita pahami dan ini sangat populer, sangat populis di kalangan masyarakat miskin, karena kita ingin 100% air minum layak bagi warga masyarakat Depok, 0% wilayah kumuh di Kota Depok selesai semuanya dan 100% realisasi sanitasi dan ini sangat menyentuh kebutuhan warga dan masyarakat,” ujarnya.

Idris merasa aneh jika seorang pimpinan di daerah tidak paham terkait isitilah ini. Hal ini, menurut Idris tidak bisa ditolelir di kondisi apapun.

“Aneh kalau pimpinan di daerah apapun kondisinya tidak paham tentang masalah ini terima kasih,” tandasnya.