Grahanusantara.co.id, Jakarta – Merebak kembali Covid-19 di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total sebagai langkah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Jakarta yang selama beberapa minggu terakhir terus meningkat. PSBB tersebut akan dimulai Hari Senin, 14 September 2020
Afifuddin Suhaeli Kalla selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta Raya (BPD HIPMI Jaya), mengatakan walaupun PSBB Total ini merupakan hal yang berat bagi pengusaha, HIPMI Jaya tetap mendukung dan akan menjalankan keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk kebaikan bersama.
“Saya menghimbau pengusaha muda di Jakarta untuk mengikuti aturan PSBB ketat yang telah ditetapkan Pemprov DKI. Optimalkan skema Work From Home (WFH). Jika memang usaha kita termasuk bidang esensial yang diperbolehkan untuk bekerja di kantor, jalankan protokol kesehatan dengan ketat sesuai aturan. Jika pengusaha tidak serius dalam menjalankan ini, krisis Covid-19 akan terus menjadi ganjalan bagi perekonomian ibukota. Masalah kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu dengan tuntas, baru kemudian ekonomi akan bisa berjalan dengan lancar,” ujar Afi.
Sementara itu ditempat yang sama, Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta Raya (BPD HIPMI Jaya) Arief Satria Kurniagung menyampaikan pentingnya penegakan aturan pada masa penerapan PSBB Total yang akan dimulai senin depan.
“Saya melihat selama masa PSBB transisi banyak sekali pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Pada masa tersebut Pemprov DKI Jakarta dan aparat hukum terlihat longgar dalam penegakan law enforcement serta pemberian sanksi yang tegas, padahal perangkat aturan dan sanksinya sudah cukup jelas,” tuturnya.
Seharusnya, lanjut dia, sanksi langsung diberikan sesuai aturan, supaya ada efek jera. Kalau tidak ada sanksi yang tegas, aturan itu hanya akan menjadi kertas himbauan saja.
“Saya berharap PSBB Total ini adalah PSBB ketat terakhir yang akan kita jalankan di Jakarta, karena kalau masih terus diperpanjang akan menimbulkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam di ibukota yang tentunya akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal berikutnya.” ujar Arief.
