Mendagri Minta Pencairan Dana Pilkada Segera Rampung

Grahanusantara.co.id, Jakarta – Tito Karnavian selaku Menteri dalam Negeri (Mendagri) meminta jajarannya segera selesai pencairan dana Pilkada untuk daerah yang masih di bawah angka 40%.

Dari hasil peninjauan, dia mengatakan sebagian besar anggaran Pilkada sudah dicairkan 100 persen ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Dari kemarin kita, saya sudah jalan hampir 14 Provinsi untuk mengecek kesiapan sekaligus anggaran. Sebagian besar baik, anggaran juga sebagian besar sudah 100 persen untuk KPUD Bawaslu. Jadi nggak ada alasan KPUD, Bawaslu untuk tidak bekerja,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2020).

“Kecuali ada dua yang mau saya akan cek itu Halmahera. Saya kalau nggak salah Halmahera Utara, Halmahera Barat. Ini yang dua ini masih di bawah 40 persen. Saya sudah minta pak Sekjen Dirjen kejar itu,” sambungnya.

Tito menuturkan bahwa Pilkada Desember mendatang merupakan agenda strategis nasional. Sejauh ini, ia menilai persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah berjalan baik. Protokol kesehatan pencegahan virus Corona (COVID-19) menurutnya juga sudah dijalankan para petugas.

“Kemudian ini adalah agenda strategis nasional. Yang kedua adalah kita ketemu sudah dengan ketua KPUD dan semua komisioner DKPP juga sudah sehari sebelum nya. Dan kita sharing pandangan mengenai kesiapan, sama melihat langkah-langkah yang dilakukan sudah bagus, tahapan-tahapan verifikasi faktual sudah dilakukan, sekarang memasuki masa pemutakhiran data coklit (pencocokan dan penelitian) door to door ini juga berlangsung cukup baik. Protokol kesehatannya juga ditaati,” tutur Tito.

Mantan Kapolri ini juga mengatakan, bahwa Pilkada kali ini tidak terlepas dari pandemi Corona. Untuk itu, Tito ingin menjadikan pandemi ini sebagai isu sentral dan sebagai momentum agar masyarakat di daerah lebih mematuhi protokol.

“Tinggal sama-sama kami sudah memiliki satu kesamaan bahwa Pilkada ini bukan sesuatu yang terpisah dari pandemi. Jadi isu pandemi kita jadikan isu sentral dalam rangka pilkada, baik dalam rangka menjaga protokol kesehatannya untuk penyelenggara, pengaman, pengawas dan pemilih,” ujarnya

“Tapi yang lebih utama lagi adalah untuk mendorong momentum emas, momentum yang mungkin setelah Pilkada ini tidak ada lagi momentum sebaik ini untuk memacu mesin 270 daerah bergerak semua untuk mengendalikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan,” imbuh Tito.