Kisah dan Isu di Pilpres 2014 #Kilasbalik

Grahanusantara.co.id – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 meninggalkan kisah-kisah menarik di dalamnya yang mungkin akan menjadi sejarah besar di Republik Indonesia ini.

Pasangan Jokowi-JK bermodalkan elektabilitas Jokowi yang tinggi semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak 2012. Kendati baru dua tahun, penampilan Jokowi yang tampak sederhana dan kegemarannya blusukan menemui warga berhasil menempatkannya sebagai capres paling unggul dalam pelbagai survei nasional.

PDIP saat itu bukan partai pemenang. Kursi yang diperoleh di DPR hanya 95 atau 14,03 persen. Partai besutan Megawati itu dibantu oleh PKB, Nasdem, dan Hanura yang juga mempunyai suara tidak tinggi-tinggi amat.

Gerindra saat itu mendapat dukungan resmi dari Golkar, kendati ada dugaan bahwa partai berlambang pohon beringin itu bermain dua kaki mengingat JK yang berpasangan dengan Jokowi merupakan kader Partai Golkar. Selain itu, Gerindra juga mendapat tambahan dukungan dari PKS, PPP, dan PAN.

Kubu Jokowi-JK memainkan sentimen relawan Prabowo-Hatta yang dibayar untuk akomodasi. Isu ini menyebar begitu saja di dunia maya berdasarkan kesaksian orang yang mengaku mantan relawan Prabowo-Hatta dan dibayar Rp2,5 juta.

Menanggapi ini, Fadli Zon sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra lantas membalas dengan puisi, menganggap kubu Prabowo-Hatta menjadi korban dari narasi ‘Pasukan Nasi Bungkus’ kubu Jokowi-JK di media sosial.

Memang dalam Pilpres 2014, Jokowi-JK mempunyai relawan yang fokus pada kampanye di media sosial. Salah satunya adalah Jasmev atau Jokowi Advanced Media Social Volunteer. Kekuatan relawan dan kampanye kubu Jokowi-JK di media sosial pula yang membuat pasangan baru ini menjadi lawan sengit Prabowo-Hatta.

Direktur Katapedia, sebuah lembaga pemantau media sosial kala itu, Deddy Rahman, menyebut narasi di media sosial sejak awal melihat tren positif kemenangan Jokowi-JK. Hal ini menjadi modal memengaruhi kekuatan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Secara konvensional, Jokowi-JK justru mendapat terpaan serangan hoaks dari sebuah majalah bernama Obor Rakyat.

Dalam laporannya, Obor Rakyat menyebut Jokowi adalah orang non-muslim keturunan Cina, korup, dan hanya “boneka” dari bekas presiden Megawati Soekarnoputri. Salah satu edisinya menggambarkan Jokowi sebagai seorang pembohong dengan hidung Pinokio.

Berbeda dengan apa yang dilakukan majalah Tempo beberapa waktu lalu yang mengkritisi kebijakan Jokowi dengan tampak muka Pinokio, Obor Rakyat membingkai Jokowi sebagai pembohong dengan alasan: mantan Wali Kota Solo itu berkewarganegaraan Singapura.

“Memang, kampanye hitam secara signifikan telah mengurangi elektabilitas kami, dan mereka tutup mata atas hal itu,“ kata Jokowi.

Di media sosial, Jokowi-JK kembali diuntungkan dengan narasi Prabowo adalah pelanggar hak asasi manusia mengingat posisinya sebagai Danjen Kopassus yang terlibat berbagai peristiwa, termasuk kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis. Belum lagi isu yang menerpa status Prabowo sebagai duda.

Jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, memublikasikan tuiisan di blog-nya yang memuat wawancara off the record dengan Prabowo. Wawancara tersebut dilakukan pada 2001. Nairn saat itu hendak mengetahui sepak terjang Prabowo dalam pembantaian Santa Cruz November 1991, tapi Prabowo ternyata menyinggung hal lain, yakni mengenai Presiden Abdurrahman Wahid.

“Mengenai Gus Dur, Prabowo mengatakan: ‘Militer pun bahkan tunduk pada presiden buta! Bayangkan! Coba lihat dia, bikin malu saja!’ [‘The military even obeys a blind president!  Imagine!  Look at him, he’s embarrasing!’]. Lihat Tony Blair, Bush, Putin. Mereka muda, ganteng—dan sekarang presiden kita buta!” tulis Nairn.

Hal ini kemudian menjadi bola panas. Kubu Prabowo-Hatta mau tak mau membantahnya dan menuding Nairn ikut campur dalam pilpres 2014, melakukan kampanye hitam.

“Pernyataan Allan Nairn adalah bagian dari black campaign yang terkoordinasi oleh sekelompok jurnalis asing yang tidak menghendaki Prabowo menjadi presiden,” kata Direktur Komunikasi dan Media tim pemenangan Prabowo-Hatta, Budi Purnomo Karjodihardjo, Kamis (26/6/2014).