Graha Nusantara, Serpong – Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali memperoleg opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12 kali berturut – turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Dede Sukarjo kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Tangerang Selatan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang, pada Selasa (07/05/2024). Sekaligus menetapkan opini WTP atas LKPD Kota Tangsel 2023.
Capaian WTP tersebut adalah yang ketiga di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.
“Alhamdulillah hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah, pada tahun anggaran 2022 yang lalu kami memperoleh opini WTP dari BPK RI, kami selalu bertekad dan berupaya mempertahankannya dan akhirnya tahun anggaran 2023 kami kembali meraih opini WTP ,” ujar Benyamin.
Menurut Benyamin, capaian ini adalah kerja keras semua pihak baik itu pemerintah dan juga stakeholder terkait yang membantu dan memastikan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah.
“Namun kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu melalui pemeriksaan ini kami dapat informasikan dan mengetahui kelemahan dan segera mungkin melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang – undangan,” terangnya.
Lebih lanjut, Benyamin menyampaikan pihaknya akan segera membahas dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD mengenai rekomendasi dari BPK.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Dede Sukarjo mengapresiasi atas raihan opini yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
“BPK mengucapkan selamat dan berikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke – 12 ” ujarnya.
Disampaikan juga bahwa, Kota Tangerang Selatan mendapatkan predikat tinggi yakni 90, 23 % dalam penyelesaian TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)
“Kami berharap untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam TLRHP ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku “ terang Dede.
Untuk itu, Dede berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
