Grahanusantara.co.id, Jakarta – Bangun program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tambah anggaran di tahun 2021 sebesar Rp134,88 M.
Hal itu disampaikan Sesmenko PMK Y.B Satya Sananugraha saat menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR, Senin (23/6).
“Kami sudah mengusulkan tambahan anggaran Kemenko PMK untuk tahun 2021, di mana surat sudah kami layangkan ke Menteri Keuangan. Jumlah usulan yang kami ajukan sebesar Rp134,88 miliar,” kata Satya lewat siaran pers, Selasa (23/6).
Tambahan anggaran digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan (teknis) sebesar Rp88 miliar.
Bakal dialokasikan untuk peningkatan kualitas, kapabilitas dan karakter manusia Indonesia dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp38 milia. Sisanya yakni Rp50 miliar dialokasikan untuk memperkuat program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk dukungan manajemen rutin kesekretariatan. Salah satunya yakni untuk merenovasi gedung perkantoran Kemenko PMK yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Namun tak dijelaskan berapa total anggaran yang akan digunakan untuk merenovasi gedung PMK tersebut.
“Rencana kami akan melakukan renovasi gedung perkantoran yang ada di Kantor Kemenko PMK sehingga layak untuk bekerja di dalam suasana new normal,” kata Satya.
Untuk diketahui, RAPBN Kemenko PMK tahun 2021 sebesar Rp238,62 miliar. Sementara postur anggaran pagu indikatifnya dibagi dua, yaitu untuk program Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian sebesar Rp94,60 miliar (39,64%) dan Rp144,02 miliar (60,36%) belanja untuk aparatur.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus corona serta dampaknya. Perlu ada dana tambahan untuk diberikan kepada masyarakat.
“Saat ini kita sedang berupaya untuk mengatasi hibernasi ekonomi kita agar segera kembali pulih akibat dampak Covid-19. Dukungan dana dari pemerintah tentu sangat dibutuhkan, utamanya berkaitan dengan masalah bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak,” kata Muhadjir.
Selain membahas anggaran, Kemenko PMK juga memaparkan rancangan kerja yang akan menjadi fokus utama pemerintah di tahun 2021 mendatang.
Ada tiga prioritas pembangunan yakni reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
