Grahanusantara.co.id – Rapat Kerja (Raker) DPR RI dengan Kementerian BUMN, soroti kinerja perusahaan BUMN, (22/06). Ada 17 perusahaan BUMN mendapatkan dana bantuan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai total Rp 143,63 triliun.
Aria Bima selaku Ketua Komisi VI DPR RI, mengatakan rapat ini ditujukan untuk meminta penjelasan kepada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana dari pemerintah. Hal itu terkait dengan dana yang digelontorkan jumlahnya tidak kecil.
“Ini bukan jumlah yang kecil jadi kita harus tahu secara detail. Pencairan utang pemerintah Rp 108,48 triliun, PMN [penyertaan modal negara] Rp 15,5 triliun, dana talangan Rp 19,65 triliun,” kata Aria dikutip dari cnbcindonesia.com, Senin kemarin.
Adapun dana yang dimaksud diberikan dalam bentuk pencairan utang pemerintah senilai Rp 108,48 triliun. Pembayaran ini akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun dan PT KAI (Persero) Rp 300 miliar.
Selanjutnya ada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Rp 1 triliun. Sejumlah perusahaan BUMN Karya seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita KaryaTbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).
Kemudian ada PMN sebesar Rp 15,5 triliun yang akan diterima oleh PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT PNM(Persero) Rp 1,5 triliun, PT BPUI (Persero) Rp 6 triliun dan ITDC sebesar Rp 500 miliar.
Lalu dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun yang akan diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Rp 8,5 triliun, PT KAI Rp 3,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp 4 triliun.
Informasi, rapat ini dihadiri oleh seluruh direktur utama dan jajaran direksi lainnya dari 17 BUMN tersebut.
