KPK Lakukan OTT di Sidoarjo, PDIP: Semoga Tak Bermuatan Politis

Graha Nusantara, Jakarta – Trimedya Panjaitan yang merupakan Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP memberikan pujian atas kinerja KPK di bawah kepemimpinan Nawawi Pomolango yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo. Namun, Trimedya berpesan agar OTT yang dilakukan tidak memiliki muatan politis.

“Iya memang KPK dengan semangat baru, ketua baru, kinerjanya kelihatannya akan lebih baik ya. Walau keadaan sedang 18 hari menjelang tanggal 14 Februari, KPK masih melakukan OTT, semoga tidak mempunyai muatan politis,” ujar Trimedya, Sabtu (27/1/2024).

Trimedya menyampaikan bila OTT KPK di Sidoarjo memang belum ada kepala daerah atau pejabat politik yang ditangkap. Tetapi, dirinya percaya hal tersebut dapat menjadi kepentingan politik apabila memang nantinya terdapat kepala daerah yang tertangkap terkait OTT itu.

“Karena pastilah kalau terjadi seperti ini kan walaupun dari 10 yang diangkut ini nggak ada bupatinya, tapi mungkin akan merembet kepada kepala daerahnya, bupatinya. Kalau seandainya saat tahun tahun politik yang suadh hitungan minggu pasti untuk kepentingan politik lah,” ujarnya.

Trimedya berharap KPK dapat menahan diri layaknya Kejaksaan Agung. Sehingga, tudingan OTT bermuatan politis dapat dihindari KPK.

“Kemudian, kita berharap KPK sesungguhnya kalau memungkinkan seperti Kejaksaan Agung, ada moratorium sampai 14 Februari selesai, sehingga tak ada tudingan ada muatan politis. Kita belum tahu ini Sidoarjo bupatinya siapa, dari partai apa, saya mendengar bupatinya dari PKB, gitu loh,” ucapnya.

“Nah jangan sampai ada asumsi KPK juga digunakan untuk kepentingan politik tertentu, mudah-mudahan tidak,” sambungnya.

Trimedya kemudian menyampaikan dampak apabila KPK melakukan OTT untuk kepentingan politik praktis. Dirinya menyebutkan para politisi pasti mempunyai pendukung militan yang dapat membuat suasana pemilu menjadi tak kondusif.

“Tanpa menghalangi prsoes penegakan hukum, apa lagi menyangkut orang politik, sebagaimana disampaikan Jaksa Agung. Bukan tidak dilanjutkan, dihold, ditahan, sampai perhelatan nasional jalan. Apa lagi sekarang eskalasi politik naik terus sampai tanggal 14 Februari kan, masing masing partai ada pendukung, gitu. Itu yang harus kita jaga sama sama supaya kita namanya pesta benar-benar bisa pesta, jangan sampai kita jadi nggak bisa pesta,” katanya.