Sandiaga: Kita Pastikan Pengungsi Rohingya Tidak Menganggu Wisata Aceh

Graha Nusantara, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bila kedatangan 1.487 orang pengungsi Rohingya di Indonesia tak akan mempengaruhi wisata, terutama di wilayah Aceh.

Dirinya membenarkan bila kehadiran pengungsi Rohingya selama beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan. Hal tersebut salah satunya karena penolakan dari warga Aceh.

“Belum ada, tapi ini juga sangat kita pantau karena ada bencana kemanusiaan saudara-saudara kita dari Rohingya mengalami tekanan, akhirnya kami khawatir ini jadi bagian dari TPPO [perdagangan orang],” ujarnya, Kamis (7/12/2023).

Sehingga, dirinya akan memastikan bila adanya para pengungsi ini tak akan memberikan dampak negatif pada pariwisata Aceh serta pemerintah akan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Jadi harus kita pastikan jangan sampai nanti berdampak negatif terhadap wisata di Aceh,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sandi menyampaikan Presiden Jokowi sampai saat ini belum memberikan arahan khusus terkait pengungsi Rohingya di Aceh.

“Namun nanti saya akan berkunjung akhir bulan Desember atau awal Januari untuk melihat dampaknya terhadap pariwisata Aceh,” tandas Sandiaga.

Diketahui, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menuturkan bila pemerintah akan mencari solusi yang terbaik bagi 1.487 orang pengungsi Rohingya.

Ma’ruf menyampaikan jika pemerintah sudah meminta Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) agar  menemukan solusi dalam memberikan perlindungan untuk pencari suaka serta pengungsi Rohingnya itu.

Ma’ruf menerangkan permasalahan pengungsi ini wajib memperoleh solusi yang saling menguntungkan agar hadirnya para pengungsi yang berlabuh di Indonesia justru tak memberikan beban pada masyarakat setempat.

“Agar bisa mengantisipasi, karena kalau terus [berlabuh di Indonesia] nanti terus lari, semua larinya ke Indoensia, ke sini, itu menjadi beban. Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB, ini harus dilakukan pembahasan bersama,” ucapnya, Selasa (5/12/2023).