Graha Nusantara, Jakarta – Wakil Sekjen bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menyampaikan bahwa MUI sempat Ponpes Al-Zaytun di Indramayu. Dirinya menyampaikan ponpes tersebut terafiliasi oleh gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
“Hasil penelitian MUI jelas kalau itu terindikasi atau terafiliasi dengan NII, terlihat dari pola rekrutmen perhimpunan atau penarikan dana dari anggota dan masyarakat,” ujar Ikhsan, Rabu (21/6/2023).
Dirinya mengungkapkan penelitian tersebut berlangsung pada tahun 2002. Dirinya menilai ponpes tersebut telah menyimpang dari ajaran agama.
“Tidak terbantahkan, artinya penelitian tahun 2002 itu sangat valid dia adalah menyimpang dari paham keagamaan, dia terafiliasi dengan gerakan NII dan sebagai MUI tentu ya dia wajib dibina,” ujarnya.
Ikhsan ingin pemerintah dapat melakukan pembinaan kepada Ponpes Al-Zaytun. Dirinya khawatir terkait dengan bibit-bibit radikal.
“Penyimpangan keagamaannya diluruskan dan penyimpangan berkaitan dengan bernegara wajib dibina pemerintah. Maka pemerintah dan MUI udah sangat ideal dalam rangka membenahi kembali Al-Zaytun agar tidak ada lagi terpapar di sana sebagai bibit-bibit persemaian radikal yang jadi bom waktu nantinya,” tuturnya.
Diketahui, Pemprov Jawa Barat sudah membentuk tim investigasi soal polemik Ponpes Al-Zaytun. Pembentukan tim tersebut merupakan buntut dari ponpes Al-Zaytun yang didemo dan beredarnya video pembentakan pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang kepada ASN Pemprov Jabar.
Komentar