Grahanusantara.co.id – Syahrul Aidi Maazat selaku Anggota DPR RI dari Fraksi PKS menilai, Presiden Jokowi masih lakukan pencitraan bantuan dan plin-plan dalam buat keputusan.
“Pemerintahan Jokowi periode dua ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin-plan. Hal ini terlihat saat Covid-19 melanda. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stake holder. Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja. Jadi implementasinya nol sehingga hanya menjadi pencitraan bantuan oleh Presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat,” ujar Syahrul,diktup dari Rmol.id Rabu (29/4).
Setidaknya ada empat stakeholder yang berkaitan erat dengan penaaganan virus corona ini, yaitu Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Sosial.
Syahrul membeberkan, dampak dari ketidaksinkronan adalah konflik sosial muncul di lapisan bawah masyarakat. Hal tersebut dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa, hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.
“Saya mendapat banyak laporan, mulai bupati, kades hingga Ketua RT atau RW yang tidak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan,” tuturnya.
