Grahanusantara.co.id, Tasikmalaya – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya 2019 menyayangkan atas diundurnya pembahasan LKPJ antara Legislatif dan Eksekutif kali ini.
Deni Daelani selaku anggota pansus menyayangkan atas ketidakhadiran pihak eksekutif yang diwakili Sekretaris Daerah.
“Memang kabarnya kemarin sekda sudah siap dan stand by, tapi setelah pukul 14:00-15:00 dipanggil Bupati untuk rapat, katanya. Jadi hanya masalah teknis waktu saja, kalau melihat kesana, mungkin sudah ada itikad baik dari Sekda, ujarnya dikutip dari Radar 28/03.
Pansus menilai jika permasalahan waktu dapat dimaklumi, hanya rapat LKPJ harus segera dilakukan agar tranparasi program selama tahun 2019 kepada public tetap terjaga.
“Intinya kalau misalkan di LKPJ ada kesalahan dan ketidakpatuhan dalam penganggaran, kedepannnya jangan diulangi. Kami minta juga jangan sampai kejadian ini dipolitisasi sebagai hal-hal untuk mendiskreditkan calon-calon tertentu menjelang pilkada, sambungnya.
