Grahanusantara.co.id, Sukabumi – Puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi tolak paket bantuan sosial yang diberikan Pemprov Jabar
Penolakan ini berupa audiensi dengan Pemkab dan DPRD Sukabumi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Cisaat, Selasa (28/4). Mereka menilai, adanya tumpang tindih data penerima bansos sehingga perlu adanya verifikasi dan validasi data kembali agar bantuan tepat sasaran.
“Seluruh kades se-Kabupaten Sukabumi sepakat menunda terlebih dahulu bantuan provinsi Jawa Barat itu sampai batas waktu tidak ditentukan. Kami tidak menginginkan ada gejolak di masyarakat ketika data itu tidak sesuai dan tepat sasaran,” kata Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu.
Deden berharap usulan yang diajukan ke pemerintah daerah bisa diakomodir. “Ada beberapa usulan dan mudah-mudahan semuanya bisa diakomodir,” ucap Deden.
Ojang selaku Kepala Desa Jambenenggang menuturkan hal senada dengan Deden,ia menilai data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak valid. Ia khawatir ketika bantuan tetap dialokasikan maka akan timbul konflik di masyarakat. Karena saat ini bantuan yang akan diberikan tidak hanya dari satu sumber saja tapi dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan desa.
“Kita menghindari konflik, lebih baik enggak ada bantuan. Kalau malah jadi konflik, lebih baik ditolak. Data harus masuk dulu, berapa banyak keluarga yang dapat. Karena sumber bantuannya bukan hanya dari pemerintah pusat saja, ada dari provinsi, kabupaten dan desa,” tuturnya.
“Jangan sampai seperti hari ini bantuan gubernur ternyata dari data DTKS masih banyak data mereka yang meninggal dunia atau misalkan (berstatus) pegawai negeri. Ini jadi masalah, mereka yang mampu masih ada dapat bantuan,” kata Ojang.
