Graha Nusantara, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap PT TransJakarta dapat melakukan terobosan agar memperoleh pendapatan diluar penjualan tiket (non-farebox). Sehingga, beban Public Service Obligation (PSO) yang Pemprov DKI kepada PT TransJakarta setiap tahunnya dapat berkurang.
“Terobosan harus dilakukan, badan bus bisa dijual itu (untuk iklan), orang mau kok investasi di situ,” ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu (15/1/2023).
Menurut catatan, pada APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp 300 miliar sehingga total Rp3,5 triliun. Tak hanya itu, Prasetyo berharap TransJakarta dapat merambah bisnis non-farebox sehingga tak terlalu mengandalkan penyertaan modal dalam menjalankan bisnisnya.
“Agar tak melulu mengandalkan penyertaan modal untuk menutupi kebutuhan subsidi, seharusnya PT TransJakarta saat ini sudah mampu merambah sektor bisnis non-farebox, seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta,” terangnya.
Sejalan dengan Prasetyo, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail juga berharap PT TransJakarta segera melakukan terobosan. Bukan hanya dapat mengurangi beban PSO, tetapi juga dapat menambah dividen untuk Pemprov setiap tahun.
“Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100% dibebankan kepada PSO bisa dikurangi, dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI,” ucap Ismail.
Disisi lain, Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta Lies Permana Lestari menerangkan kini pihaknya tengah menggodok tiga program agar memiliki pendapatan dari non-farebox. Dirinya bahkan yakin pada tahun pertama ini bisa memperoleh pendapatan sampai Rp600 miliar dari program tersebut.
“Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60% dari pendapatan non-farebox kami. Untuk aset yang ada, kami juga punya digital signage 225 titik, kita akan coba sounding ke klien untuk bisa beriklan,” ujarnya.
Komentar