Graha Nusantara – Sebanyak 575 anggota DPR dan keluarganya akan menjalani rapid test corona (COVID-19). Setjen DPR RI mengatakan, diperkirakan akan ada 2000 orang yang akan dites. Tetapi, kebijakan tersebut menuai protes dan penolakan dari sejumlah anggota DPR hingga aktivis.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadlizon menilai, alangkah lebih baiknya jika rapid test diprioritaskan bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), termasuk tenaga medis.
“Sebaiknya rapid test diprioritaskan bagi OPD dan PDP, dan tenaga medis di garis depan,” kata Fadli, Selasa (24/3).
Lebih jauh lagi, Fadli menyampaikan, bahwa semua rakyat yang berada di wilayah rawan virus corona harus mengikuti rapid test. Pengadaan alat test juga harus diperbanyak.
“Prinsipnya sebanyak mungkin rakyat juga harus diperiksa, dan pengadaan alat itu harus lebih banyak lagi,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon.
Meski begitu, Fadli menilai anggota DPR juga berhak menjalani rapid test secara simultan bersama dengan rakyat. Apalagi, kata dia, pejabat negara lainnya seperti presiden dan menteri-menteri sudah menjalani rapid test.
“Presiden dan menteri-menteri sudah diperiksa, anggota DPR juga harus segera diperiksa karena kemarin reses juga mengumpulkan masyarakat di konstituen masing-masing. (Rapid test dilakukan secara) sama-sama lah, simultan (dengan rakyat),” jelas Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta kepada pemerintah untuk lebih transparan terhadap jumlah korban yang meninggal akibat wabah virus corona (covid-19). Agar masyarakat bisa lebih waspada dan menjaga diri.
“Harus transparan. Ini kunci agar semua waspada dan menjaga diri. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi. Ini bukan aib,” tutupnya. (*)
Sumber: Kumparan
