Grahanusantara.co.id, Jakarta – Kompolnas meminta penyidik harus profesional dalam menangani laporan terkait UU ITE.
Awalnya komisioner Kompolnas Poengky Indarti berpesan agar pihak kepolisian terus mengedepankan upaya preventif dan preemtif daripada represif dalam menegakkan hukum. Dia menyebut pencegahan kejahatan jauh lebih baik daripada mendahulukan penegakan hukum.
“Bagi aparat kepolisian yang bertugas mewujudkan harkamtibmas dengan melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum, penting untuk mengedepankan tindakan preventif dan preemtif ketimbang tindakan represif. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan melalui edukasi kepada publik penting dilakukan ketimbang mendahulukan penegakan hukum,” kata Poengky saat dihubungi, Jumat (19/2/2021).
Poengky berharap Polri lebih mengedepankan upaya mediasi dalam menghadapi laporan laporan terkait pasal-pasal di UU ITE. Dengan demikian, Polri juga tidak kerepotan dengan banjirnya laporan yang masuk.
“Polisi juga diharapkan mengedepankan upaya mediasi dan menyelesaikan perkara melalui restorative justice dalam menghadapi laporan-laporan terkait pasal-pasal UU ITE. Jika hal-hal tersebut dilakukan, polisi juga tidak akan direpotkan menangani banjirnya laporan yang masuk. Sekaligus menghindari tudingan tebang pilih dan kriminalisasi,” ucapnya.
Selain itu, Poengky mendesak penyidik Polri lebih profesional dan independen dalam menegakkan hukum. Dia meminta jangan sampai Polri ditekan oleh terlapor hingga pelapor.
“Jadi penyidik harus profesional dan independen. Jangan sampai ditekan-tekan pihak pelapor, terlapor, atau pihak lain,” sebutnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bicara tentang arahan Presiden Joko Widodo yang meminta polisi selektif dalam memproses laporan pelanggaran UU ITE. Menurut Sigit, selama ini polisi mengalami situasi yang serba salah.
“Pak Presiden sampaikan ke kita untuk hati-hati dalam menerapkan UU ITE dan memang kita sadari selama ini posisi kita serba salah,” ujar Jenderal Sigit dalam sambutannya di acara dies natalis HMI di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2021).
“Ada laporan dari A kita terima, dianggap kita berpihak pada si A. Si B lapor, si A bilang ‘kenapa kamu bela B’. Jadi posisi kita serba salah,” lanjutnya.
