Graha Nusantara – Fachrul Razi selaku Menteri agama, memiliki perbedaan pandangan dengan Presiden Jokowi mengenai kasus penolakan renovasi Gereja Katholik Santo Joseph di Tanjung Balai, Kepulauan Riau.
“Saya sudah pertemukan semua pihak, kami masih kirim lagi utusan, lihat lagi semua di lapangan,” ujar Fachrul di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/02).
Renovasi Gereja Katolik Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun, terhalang karena aksi protes dari sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB).
Penolakan renovasi gereja itu disebut karena menyebabkan kemacetan dan soal tinggi bangunan yang menyalahi aturan. Staf Khusus Menteri Agama Ubaidillah Amin Moch mengaku dirinya yang diutus langsung ke Karimun.
Setelah melihat langsung di lapangan, ia mengatakan masalah di Tanjung Balai hanya persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Intinya, di sana tidak ada masalah intoleransi. Cuma terkait IMB Santo Josep,” ujar Ubaidillah. “Dan sebetulnya sudah ada kesepakatan, bahwasanya tunggu PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) diputuskan,” lanjutnya.
Pernyataan Ubai ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Jokowi memastikan bahwa kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph ini merupakan kasus intoleransi. Kepala Negara bahkan sudah memerintahkan Kapolri Jendral Idham Azis dan Menko Polhukam Mahfud MD menindak tegas penolakan tersebut.
“Ya ini masalah intoleransi, saya kira udah berkali-kali saya sampaikan konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing,
“kata Jokowi beberapa waktu lalu. Menurut dia, permasalahan itu mestinya diselesaikan oleh pemerintah daerah. Namun karena tak ada pergerakan, Jokowi lantas memerintahkan langsung Idham dan Mahfud untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
