Grahanusantara.co.id, Jakarta – Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkap bahwa dewan pimpinan cabang (DPC) PD dijanjikan uang Rp 100 juta untuk operasi ‘kudeta’.
Herman menyebut dana yang sudah disebar itu sebagai kompensasi dalam upaya melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Baru, dalam satu minggu terakhir ini oleh karenanya kami sesegera mungkin untuk ketua umum kirim surat ke presiden dan melakukan press conference,” ujar Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Namun, ketika ditanyakan soal sumber dana ‘kudeta’ tersebut, Herman mengaku belum mengetahuinya. Partai Demokrat kini mendalami asal muasal dana tersebut.
“Masih dalam pemeriksaan dewan kehormatan dan mahkamah partai”, ungkap Herman.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengembuskan isu ‘kudeta’ di tubuh partainya pada Senin (1/2/2021). AHY menyebut ‘kudeta’ melibatkan pejabat tinggi di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam jumpa pers, AHY membeberkan oknum pejabat Istana itu mencoba memengaruhi 360 kader partainya untuk menggelar kongres luar biasa. AHY menambahkan kongres luar biasa itu dimaksudkan untuk mengganti dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
“Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakanya kongres luar biasa, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang yang besar,” papar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).
Menyusul pernyataan AHY, Andi Arief sebagai politisi Demokrat menuding bahwa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko adalah sosok di balik ‘kudeta’ yang dimaksud. Andi Arief bahkan mengungkap Moeldoko telah mengaku dapat restu Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan.
